Memanfaatkan Biro Kredit Swasta untuk Meningkatkan Efisiensi di Industri Kredit Indonesia

Meskipun tingkat adopsi layanan keuangan di Indonesia relatif tinggi, yakni sekitar 85% dari populasi telah menggunakan layanan ini, akses terhadap kredit sebagian besar masih terbatas pada mereka yang memiliki rekening bank. Hal ini menunjukkan ada sekitar 97,74 juta orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank (unbanked) yang berpotensi kehilangan peluang finansial. Dengan kata lain, penetrasi keuangan tinggi, namun belum mendalam. Artinya, kebutuhan sistem penilaian kredit yang lebih komprehensif kian dibutuhkan.

Di sisi lain, lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, seperti bank, belum sepenuhnya memanfaatkan data kredit secara efektif karena ketergantungan mereka pada teknologi terdahulu. Hal ini mengakibatkan cakupan data kredit yang terbatas, membatasi kemampuan bank untuk menilai kelayakan kredit peminjam secara akurat dan meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah (NPL). Sebaliknya, teknologi dan layanan baru yang diperkenalkan oleh Lembaga Pengelola Informasi Kredit (LPIP) atau yang dikenal sebagai Biro Kredit Swasta (PCB) telah mendorong pertumbuhan pesat dalam peer-to-peer (P2P) lending, yang mencatatkan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 65% dari 2019 hingga 2023 dengan menawarkan alternatif bagi pinjaman berbasis agunan tradisional.

Chief Commercial Officer PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Riza Kristanto menekankan bahwa bank perlu mempertimbangkan manfaat layanan biro kredit jika ingin mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. “Mereka berisiko tertinggal dari penyedia layanan keuangan digital yang menawarkan pendanaan cepat dan mudah diakses oleh populasi unbanked. Selain itu, populasi unbanked masih terus terhambat dalam mengakses fasilitas kredit akibat kurangnya infrastruktur pelaporan kredit yang dapat diandalkan,” katanya.

Sebagai biro kredit terkemuka, CLIK berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur kredit di Indonesia. Dengan menggabungkan dan mengkonsolidasikan data kredit dari berbagai sumber, CLIK menyusun profil kredit terperinci yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai riwayat keuangan peminjam. “Penggabungan data dari PCB dan SLIK dapat saling memperkuat efektivitasnya. Teknologi CLIK mempermudah proses analisis dan pelaporan data kredit, serta membantu LJK dalam mendeteksi risiko potensial dan mengambil langkah preventif untuk mengurangi jumlah kredit macet. Kolaborasi ini dapat membangun infrastruktur pelaporan kredit yang kuat, menyajikan informasi kredit yang akurat, inklusif, dan efisien bagi pemberi pinjaman, regulator, dan konsumen,” pungkas Riza.

Studi Kasus: India

Bank Sentral India (RBI) baru-baru ini menerbitkan regulasi baru terkait pelaporan informasi kredit. Pemberi kredit diharuskan untuk melaporkan informasi kepada perusahaan informasi kredit/biro kredit swasta setiap dua minggu. Sebagai hasilnya, pembaruan informasi kredit akan menjadi lebih cepat, yang akan menguntungkan peminjam, terutama saat melunasi pinjaman mereka. Regulasi ini juga membantu pemberi kredit mendapatkan informasi terbaru tentang peminjam, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan kredit yang lebih baik. Regulasi ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Berbeda dengan India, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengumpulan data dan regulasi privasi untuk memperbaiki industri kreditnya. Untuk dapat memanfaatkan Biro Kredit secara efektif, Indonesia perlu memprioritaskan kualitas dan konsistensi data melalui pembentukan standar data yang jelas dan kerangka tata kelola. Selain itu, insentif bagi penyedia kredit untuk berbagi data secara teratur harus dieksplorasi, dengan mempertimbangkan potensi manfaat dari penilaian risiko dan inklusi keuangan yang lebih baik. Menerapkan pendekatan berjenjang, bersama dengan langkah-langkah perlindungan konsumen yang kuat, dapat memitigasi risiko dan memaksimalkan dampak positif dari biro kredit pada ekosistem kredit Indonesia.